Tampilkan postingan dengan label Kumpulan Contoh Makalah. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kumpulan Contoh Makalah. Tampilkan semua postingan
05.19.00

tentang seorang pemimpin

Kiat menjadi seorang pemimpin yang sukses dalam organisasi.
Menjadi seorang pemimpin bukanlah hal yang mudah. Tetapi juga bukan merupakan sesuatu  hal yang sulit. Tetapi menjadi seorang pemimpin merupakan suatu tanggung jawab yang besar. Dan seorang pemimpin merupakan panutan bagi para anggotanya.
Ketika kalian di pilih atau terpilih menjadi seorang pemimpin, kalian haruslah melaksanakan tugas tersebut jika kalian mampu melaksanakannya. Dan satu hal yang harus kalian ingat, jangan menjadi pemimpin yang menharapkan pamrih atau keuntungan yang besar dari organisasi yang kalian pimpin. Karena menjadi seorang pemimpin haruslah ikhlas. karena dengan keikhlasan dan tanggung jawab yang besar maka kalian akan menjadi seorang pemimpin yang sukses dan kalian pasti akan mempunyai banyak pengikut.
Jika kalian menjadi seorang pemimpin, utamakan nasib anggota yang kalian pimpin. Jika anggota kalian merasa senang jika anda pimpin, maka anda merupakan pemimpin yang sukses.
Mungkin kadang anda bertanya-tanya? Bagaimana caranya agar anggota saya bisa patuh dan taat kepada saya dan mau mengabdi sepenuhnya kepada saya? apakah harus saya beri upah atau imbalan yang menjanjikan ataukah harus saya bentak-bentak anggota saya dan mengancam anggota saya supaya patuh kepada saya? BUKAN ITU JAWABANNYA!
Jika anggota kalian  belum patuh dengan anda? Maka kinerja anda menjadi seorang pemimpin belum berhasil. Jika anda menjadi pemimpin  dalam suatu organisasi atau dalam perkumpulan apapun, jika  anda baik dan mampu mengayomi anggota anda, maka tanpa membentak atau tanpa  menjanjikan sesuatu imbalan apapun, anda akan di patuhi  oleh anggota anda. Maka perbaikilah sifat anda jika anda merasa belum di patuhi oleh anggota anda. Jadilah seorang pemimpin yang rendah hati, dan mau mengayomi anggota anda. Maka dalam waktu dekat, anda  pasti akan mendapatkan perubahan yang luar bisa dan membawa kesuksesan atau keberuntungan bagi anda. Dan pasti anda akan di kenal sebagai pemimpin yang budiman dan baik oleh anggota anda. Dengan begitu pasti anggota anda akan mengabdikan hidupnya dengan ikhlas kepada anda. Atau bahkan anggota anda akan mempertaruhkan nyawanya untuk keselamatan dan kebahagiaan anda.
BEJUANGLAH DAN BERSEMANGATLAH.
KEIKHLASAN ADALAH KUNCI KESUKSESAN.
KEBAHAGIAAN BERAWAL DARI KESABARAN.
DAN KESUKSEAN AKAN ANDA DAPAT MELALUI PERBUATAN. :-)

01.43.00

Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan

Program studi memberikan kesempatan untuk menjadi seorang pengelola sumberdaya perikanan, dan yang memahami keuntungan dari kemampuan pengelolaan khususnya bidang perikanan. Pengetahuan dan keterampilan dibutuhkan sebagai kunci dalam kegiatan pengelolaan yang diterapkan baik secara operasional maupun institusional. Mahasiswa Program Studi Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan akan diperkenalkan pada unsur-unsur utama dari pemanfaatan sumberdaya perairan, pendugaan stok ikan. Setelah itu mereka akan menguji isu kunci yang dikaitkan dengan pengembangan perikanan dan pengelolaan sistem budidaya. Topik-topik penting dalam perkuliahan meliputi dampak bebagai kegiatan perikanan terhadap lingkungan dan perencanaan pengembangan perikanan dalam kerangka pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu.

Tujuan Khusus Program Studi Teknologi

1. Kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan di bidang pengelolaan sumberdaya perairan yang bertanggung jawab
2. Keterampilan manajerial yang berkaitan dengan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan sumberdaya perairan dalam mendukung usaha perikanan yang berkelanjutan
3. Kemampuan memecahkan masalah dengan tanggungjawab mandiri
4. Kemampuan (mengembangkan) mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan sumberdaya perairan

Ruang Lingkup Pekerjaan Tamatan

1. Surveyor sumberdaya perikanan dan lingkungan perairan
2. Evaluator sumberdaya perikanan dan Lingkungan perairan
3. Penilai dan Pengawas sumberdaya perikanan dan dampak lingkungan
4. Manajer/Pengelola sumberdaya perikanan dan lingkungan perairan

Mata Kuliah Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan :
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Aplikasi Komputer, Avertebrata Air, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Inggris Teknis, Biologi Perikanan, Daerah Penangkapan Ikan, Dasar-dasar Manajemen, Dasar-dasar Pengelolaan Lingkungan, Dasar-dasar Penyuluhan Perikanan, Dinamika Populasi, Ekologi Perairan, Ekonomi Perikanan, Fisika, Fisiologi Hewan Air, Hama dan Penyakit Ikan, Hukum Maritim dan Peraturan Perikanan, Karya Ilmiah Praktek Akhir, Kelayakan Usaha Perikanan, Kesuburan Perairan, Kewirausahaan, Kimia An Organik, Kimia Organik, Konservasi Sumberdaya Perairan, Limnologi, Manajemen Lingkungan Budidaya, Manajemen Usaha Perikanan, Matematika, Metoda Budidaya Perairan, Metoda Penangkapan Ikan, Metodologi Penelitian Terapan, Oceanografi Perikanan, Pencemaran Perairan, Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Pengantar Ilmu Perikanan, Pengindraan Jauh, Planktonologi, Praktek Akhir, Praktek Integrasi, Praktek Keahlian, Praktek Pengenalan Kehidupan Masyarakat Pesisir, S e m i n a r, Sosiologi Pedesaan, Standarisasi Pengusahaan Sbd Perikanan, Statistika I, Statistika II, Tek. Pengel. Sbd Perairan Umum, Tek. Pengelolaan Sbd Perairan Laut, Tek. Survey Potensi Perikanan Budidaya, Tek. Survey Potensi Perikanan Tangkap, Teknik Pendugaan Stock Ikan I, Teknik Pendugaan Stock Ikan II, Teknik Pengambilan Keputusan, Teknologi Penanganan Limbah Perikanan, Tingkah Laku Ikan

01.38.00

PROGRAM STUDI MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN

# Dasar-Dasar Penangkapan Ikan (PIM 221, 2/0)

Uraian mengenai ruang lingkup, klasifikasi dan pengenalan, teknik pembuatan dan perbaikan alat tangkap. Pengenalan alat bantu dan daerah penangkapan, jenis dan perilaku populasi ikan, teknik dan cara penangkapan dengan berbagai jenis alat tangkap.

# Pengantar Sosial Ekonomi Perikanan (PIM 231, 2/0)

Pengertian dan ruang lingkup. Ciri-ciri umum masyarakat nelayan dan petani ikan. Kelembagaan, stratifikasi, organisasi dan perubahan sosial ekonomi nelayan dan petani ikan. Perairan/tanah, modal, tenaga kerja dalam produksi perikanan. Permintaan dan pemasaran atas hasil perikanan. persoalan-persoalan sosial ekonomi perikanan dan penelitian sosial ekonomi perikanan.

# Ekologi Perairan (PIM 311, 2/1)

Asas dan pengertian ekologi, ekosistem, faktor-faktor pembatas, daur ulang biogeokimia, aliran energi, peubah populasi dan komunitas, proses suksesi dan penerapan ekologi dalam pengelolaan lingkungan perairan.

# Limnologi (PIM 312, 2/1)

Uraian mengenai ruang lingkup; sifat fisika, kimia dan biota air pada perairan tawar, serta hubungan antara faktor-faktor fisis dan kimiawi terhadap kehidupan di perairan tawar. Secara khusus membahas morfologi perairan tawar; peran cahaya, distribusi suhu, oksigen terlarut, karbon dioksida, dan pH terhadap kehidupan di perairan tawar.

# Pengantar Oseanografi (PIM 313, 2/1)

Batasan dan ruang lingkup oseanografi; uraian mengenai sifat fisika, kimia (salinitas, unsur makro dan mikro, kandungan bahan organik) dan biota air laut (plankton, ikan dan non ikan) serta hubungan antara faktor-faktor fisis dan kimiawi terhadap kehidupan di perairan laut. Secara khusus membahas morfologi perairan laut, arus, gelombang, pasang, distribusi suhu, O 2, CO2- dan pH air terhadap kehidupan di laut.

# Ekologi Laut Tropik (PIM 314, 2/1)

Penerapan konsep dan prinsip ekologi dan kekhasan topografi perairan laut tropik. Interaksi antara berbagai struktur masyarakat biota dengan lingkungannya di laut. Studi perbandingan berbagai tipe dan ciri ekosistem bahari dan perkembangannya.

# Produktivitas Perairan (PIM 315, 2/1)

Tipologi dan ontogenik ekosistem perairan. Produktivitas ekosistem perairan. Produktivitas primer dan sekunder. Perkembangan dan dinamika populasi fitoplankton, zooplankton serta zoobentos. Trophodinamik ekosistem perairan.

# Dinamika Populasi Ikan (PIM 316, 2/1)

Konsep, batasan serta indentifikasi populasi dan stok serta parameter peubahnya. Pendugaan parameter pertumbuhan, rekruitmen, mortalitas alami dan penangkapan. Metode pendugaan stok, kurva seleksi alat tangkap, surplus yield model, dinamik pool curve dan konsep pemanfaatan lestari.

# Pengendalian Pencemaran Perairan (PIM 317, 2/0)

Pengertian dan ruang lingkup pencemaran, sumber, jenis dan toksikologi bahan pencemar, dampak dan indikator pencemaran. Cara pengendalian dan perbaikan serta pemanfaatan sumberdaya perairan tercemar untuk usaha perikanan.

# Praktikum Sosial Ekonomi Perikanan (PIM 332, 0/2)

Mahasiswa tinggal dan hidup bersama nelayan/petani ikan untuk mempelajari keadaan sosial-ekonomi mereka secara langsung, aktivitas sosial-ekonomi nelayan/petani ikan, metode penelitian sosial-masyarakat, cara pengumpulan data (wawancara), analisis data dan cara pembuatan laporan/interprestasi.

# Ekonomi Sumberdaya Perikanan (PIM 333, 2/0)

Pengertian dan ruang lingkup. Penerapan pemikiran ekonomi pada sumberdaya ikan, permasalahan konservasi, optimasi pemanfaatan sumberdaya ikan (MSY, MEY dan OSY). Analisis biaya - manfaat, resiko dan ketidakpastian.

# Pembangunan Perikanan (PIM 334, 2/0)

Teori pembangunan perikanan, kedudukan sub sektor perikanan dalam pembangunan nasional. Strategi dan kebijakan pembangunan perikanan, peran negara, swasta dan masyarakat dalam pembangunan perikanan. Peraturan perundangan dan institusi, prasarana dan arana penunjang. Kerjasama dan peran perikanan internasional dalam pembangunan perikanan di Indonesia.

# Pengolahan Data Perikanan (PIM 341, 2/0)

Teknik pengambilan, pengolahan dan penyajian data perikanan. Pengenalan komputer dan sistem eksploitasinya. Penguasaan paket program pengolahan kata dan data base, dan contoh-contoh penerapannya di bidang perikanan. Pengenalan dan pemahaman bahasa basic dan fortran. Pembuatan program-program sederhana untuk pengolahan data perikanan.

# Manajemen Sumberdaya Perikanan I (PIM 342, 3/0)

Pengertian dan konsep manajemen sumberdaya perikanan. Identifikasi potensi sumberdaya ikan (ikan dan non ikan) di perairan tropis. Aplikasi model-model keseimbangan hasil dan pemijahan/peremajaan dalam pengelolaan sumberdaya ikan serta telaah statistik usaha penangkapan dalam estimasi dan manajemen sumberdaya ikan.

# Teknik Penangkapan Ikan (PIM 422, 2/1)

Pengertian dan ruang lingkup penangkapan ikan, pengertian dan cara pengoperasian alat, daerah penangkapan ikan, kapal ikan dan pelabuhan perikanan. Cara penanganan dan pendaratan hasil
tangkap, cara pemeliharaan alat tangkap, pengembangan teknik penangkapan dan pemecahan permasalahan.

# Bahan dan Alat Penangkapan Ikan (PIM 423, 2/0)

Pengertian tentang jenis, klasifikasi, dan karakteristik material, serat-serat tekstil sebagai bahan jaring. Sistem penomoran dan konstruksi yarn, strands dan twine serta perhitungan-perhitungan dan cara pengujian terhadap sifat-sifat fisik bahan jaring. Cara pemeliharaan dan pengawetan bahan dan alat tangkap ikan.

# Tata Niaga Hasil Perikanan (PIM 435, 2/0)

Dasar-dasar pemasaran, meliputi konsep dasar, fungsi dan proses pemasaran, kelembagaan dan saluran pemasaran. Konsep harga dan biaya, sifat penawaran dan permintaan hasil perikanan. Sifat pemasaran hasil perikanan, kebijakan dan peranan pemerintah, strategi perbaikan pemasaran, perdagangan antar negara.

# Ekonomi Perikanan (PIM 436, 2/0)

Pengertian fungsi produksi, substitusi sumberdaya dan hubungan antara beberapa faktor produksi, skala ekonomi usaha tani, pemilihan faktor produksi dan produksi. Resiko dan ketidakpastian dalam produksi perikanan. Pembentukan harga dalam berbagai macam pasar. Pengaruh pajak dan subsidi di pasar produksi dan faktor produksi serta efisiensi.

# Manajemen Sumberdaya Perairan (PIM 443, 2/1)

Pengertian dan konsep manajemen sumberdaya perairan. Evaluasi potensi sumberdaya perairan dan kesesuaian habitat. Pengendalian kesuburan, restorasi dan rehabilitasi perairan. Manajemen habitat, pengendalian tanaman/gulma air, eksploitasi dan konservasi sumberdaya perairan.

# Manajemen Sumberdaya Perikanan II (PIM 444, 2/1)

Evaluasi potensi dan tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan. Prinsip pengendalian, penataan dan pengaturan pemanfaatan sumberdaya secara rasional. Optimasi pemanfaatan sumberdaya perikanan. Aplikasi manajemen pada populasi yang dieksploitasi dan masalah konservasi.

# Konservasi Sumberdaya Perikanan (PIM 445, 2/1)

Pengertian dan konsep konservasi, perencanaan tata ruang dan pengelolaan sumberdaya perikanan diperairan tawar, daerah pesisir dan laut dalam kaitannya dengan tujuan perlindungan dan pelestarian. Tingkah laku dan strategi adaptasi demografi sumberdaya perikanan serta prinsip pengelolaan konservasi.

01.34.00

Pengelolaan Sumberdaya Perairan Waduk Secara Optimal Dan Terpadu

Pemanfaatan sumberdaya alam secara luas dan efisien merupakan tuntunan dalam pembangunan nasional. Keperluan akan sumberdaya air terus menerus meningkat baik ditujukan bagi pengairan, keperluan umum dan pemukiman, pengembangan industri, pembangkit tenaga, perikanan, perhubungan, pariwisata maupun maksud lainnya. Upaya pembendungan DAS, genangan atau bentuk sumberdaya air lainnya telah banyak dilakukan dalam rangka memenuhi keperluan air dan tenaganya, untuk itu dibentuk waduk (reservoir/man made lakes).
Pembuatan waduk melalui pembendungan aliran sungai pada hakekatnya akan merubah ekosistem sungai dan daratan menjadi ekosistem waduk. Perubahan ini akan mempunyai dampak, baik positif maupun negatif terhadap sumberdaya dan lingkungannya. Dampak positif maupun negatif yang ditimbulkna adalah sesuai dengan fungsi waduk tersebut, sedangkan dampak negatif dan permasalahan yang paling menonjol adalah pemukiman kembali penduduk asal kawasan yang digenangi, pengadaan lapangan kerja, hilangnya daratan, hutan, perkebunan, dan sumberdaya lainnya termasuk flora, fauna serta dampak ekologi yang merugikan lainnya baru akan terasa dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, maka pembangunan waduk perlu dinilai dan dikaji dengan memperhitungkan arti dan peran pentingnya bagi pembangunan ekonomi dan kemudian memantapkan cara dan teknik pengelolaan sumberdaya perairan waduk agar diperoleh hasil optimal dengan meminimalkan efek atau dampak negatif yang tidak diinginkan. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan adanya suatu kajian untuk membahas masalah mengenai pengelolaan sumberdaya perairan waduk secara optimal dan terpadu, untuk mendukung suatu program pengelolaan yang efektif guna menjamin produksi ikan yang optimum dan berkelanjutan dengan tidak mengabaikan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat di sekitarnya.

05.09.00

Menumbuhkan (Kembali) Nasionalisme Melalui Nilai-Nilai Kearifan Lokal

Indria Samego
Anggota Majelis Profesor Riset LIPI, dengan spesialisasi pada Perkembangan Politik dan Pemikiran Pembangunan


Latar Belakang
Tentu bukannya tanpa alasan bila kita, Bangsa Indonesia, memberi perhatian khusus terhadap seratus tahun hari kebangkitan Nasional, 20 Mei 1908-20 Mei 2008. Berbeda dengan masa-masa sebelumnya, peringatan yang menandai lahirnya gagasan kebangsaan Indonesia, tahun ini dirayakan secara semarak, bukan hanya oleh pemerintah, melainkan juga elemen masyarakat yang peduli terhadap sejumlah fenomena berikut:

Pertama, perjalanan waktu satu abad, bukanlah sebuah perjalanan yang pendek. Kendati kemerdekaan Indonesia baru akan menginjak usia 63 tahun, 17 Agustus 2008 mendatang, proses menuju kemerdekaan 17 Agustus 1945 tidaklah terjadi secara cepat (overnight) dan tanpa biaya. Setidaknya dua generasi telah mengantarkan mimpi kebangsaan tersebut menjadi sebuah realita, yakni Generasi Boedi Oetomo 1908, dan Generasi Sumpah Pemuda 1928. Barangkali sulit untuk mengingkari sebuah kenyataan sejarah bahwa upaya mewujudkan cita-cita merdeka, lepas dari kungkungan pemerintah kolonial, harus ditebus dengan berbagai macam pengorbanan, mulai dari tenaga, pikiran sampai ke jiwa para perintisnya. Sementara generasi penerus, para pendiri republik dan pemimpin selanjutnya, dengan caranya sendiri berjuang mengisi kemerdekaan dan membuktikan kepada negara-negara bekas penjajah, bahwa kita mampu untuk mendirikan pemerintahan sendiri, sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Dalam konteks inilah relevansi peringatan seratus tahun Kebangkitan Nasional itu memperoleh argumen historiknya.

Kedua, dalam memasuki satu abad usia Kebangkitan Nasional sekarang, kita seolah berada di persimpangan jalan. Ternyata, perubahan yang kita alami tidaklah berlangsung secara linier. Alih-alih menjadi sebuah negara-bangsa yang kian solid, pertambahan usia republik ini belakangan dirasakan telah melahirkan kekhawatiran tersendiri. Hidupnya kembali gagasan separatis, fenomena kebebasan yang tak terkendali yang mewarnai dinamika politik akhir-akhir ini, banyak yang menduga sebagai pencerminan dari lunturnya semangat ke-Tunggal-an dan ke-Bhinneka-an, yang justru menjadi ciri negara bangsa Indonesia. Bila di masa-masa lalu, nasionalisme Indonesia kerap dijadikan etos perjuangan bangsa dalam menghadapi berbagai masalah baik yang datang dari luar maupun dalam negeri, sekarang seolah dilupakan. Karena kebebasan berpikir dan pengaruh teknologi informasi yang mampu menembus batas negara, sumber referensi sejarah kita masa lalu mulai ditinggalkan, dan digantikan oleh globalisme. Sebagai akibatnya, kita kehilangan lem perekat yang dapat mempersatukan segenap enerji negara-bangsa, tanpa mempedulikan latar belakang sosial dan berbagai perbedaan yang ada.

Ketiga, di masa pemerintahan Presiden Soeharto, lem perekat tersebut direkayasa dari “atas” dengan menggunakan sistem komando yang jelas. Demi stabilitas nasional, segala kemajemukan ditolerir sejauh mendukung paradigma pemerintah tersebut. Sebaliknya, pemerintah senantiasa bertindak tegas dalam menghadapi berbagai tafsir keragaman yang berasal dari luar pemerintah. Termasuk keberadaan nilai-nilai kearifan lokal pun, dinafikkan demi terselenggaranya pemerintahan yang efektif dan pembangunan. Sebagai konsekuensinya, kesatuan terlihat lebih menonjol, ketimbang persatuan. Demi membangun harmoni politik dan kesinambungan pemerintahan, nilai-nilai lokal, searif apa pun, diperlakukan secara lebih kritis, dan pada gilirannya dimarjinalkan dalam proses bernegara. Padahal, semua mengetahui bahwa bangsa Indonesia lahir atas dasar kesepakatan berbagai nilai, baik yang bersifat sentripetal (pusat) maupun sentrifugal (daerah). Dengan demikian, abai terhadap nilai lokal berarti melawan kodrat kita sebagai negara bangsa.

Karena ketiga pemikiran di atas itulah maka dalam memperingati seratus tahun Hari Kebangkitan Nasional, kita perlu memikirkan ulang esensi –lebih tepatnya lagi adalah– kontekstualisasi nasionalisme Indonesia di satu pihak, dan nilai-nilai kearifan lokal di pihak lain. Sebagaimana judul tulisan ini terakan, pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada relevansi keduanya bagi pencapaian cita-cita kebangsaan Indonesia sebagaimana ditekankan kembali oleh Presiden SBY dalam Pidato Harkitnas-nya 20 Mei yang lalu, yakni Kemandirian bangsa, Peningkatan Daya saing, dan Membangun Peradaban.

Kita semua berharap agar ketiga tujuan tersebut tidak berhenti pada mimpi, melainkan menjadi kenyataan. Kita berharap juga agar peringatan ini bukan sekedar ritual yang menghabiskan enerji dan dana yang tidak sedikit, melainkan menjadi sumber inspirasi seluruh bangsa, terutama para pemimpin, baik di pusat maupun daerah, untuk lebih mengutamakan kepentingan negara-bangsa ketimbang kepentingan sendiri.


Kontekstualisasi Nasionalisme
Pada era perang kemerdekaan dan masa-masa awal republik ini lahir, wawasan kebangsaan (nationness) dan ke-Indonesia-an diwujudkan oleh para pendiri republik dalam bentuk perang melawan penjajah (asing). Apakah Belanda, Inggris atau pun Jepang, akan dianggap sebagai musuh bersama bila ketiga negara kolonial itu berusaha kembali menguasai tanah air Indonesia. Hanya dengan modal wawasan kebangsaan itulah Indonesia bisa dipersatukan. Dengan itu pula Indonesia lahir menjadi sebuah Negara Baru (New Emerging Forces-Nefos) yang ingin dihargai sederajat dengan Negara-Negara Lama (Old Emerging Forces-Oldefos) yang sebelumnya menguasai seluruh jagat ini. Sampai dengan berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno, relevansi pengaktualan wawasan kebangsaan dan ke-Indonesia-an masih sering dimunculkan dalam semangat “nation and character building”, yang anti asing terutama negara bekas penjajah dengan segala macam antek-anteknya. Ungkapan Presiden Soekarno yang sangat terkenal “go to hell with your aid” menjadi bukti abadi dari betapa jelasnya pilihan politik luar negeri Indonesia saat itu. Bantuan dari negara mana pun ditolaknya bila harus ditukar dengan pendiktean mereka terhadap Indonesia.

Ketika Orde Baru lahir, kita mulai melakukan pilihan-pilihan rasional (rational choices) dan menyeleksi terhadap apa yang disebut dengan asing. Sejauh memberi manfaat kepada pembangunan, kehadiran mereka kita terima. Dibukanya UU No 1/1967 mengenai Penanaman Modal Asing, merupakan salah satu wujud dari proses seleksi di atas. Bagi seorang pengamat Indonesia dari Australia, Jamie Mackie, pilihan sikap politik luar negeri semacam itu dianggapnya sebagai awal dari pragmatism kita. Menurut dia, demi mengamankan program pembangunan, pemerintahan Presiden Soeharto tidak lagi berpegang pada idealisme lama. Sejauh memberi kontribusi terhadap proses penanaman modal, dan kehadiran unsur asing di sini dianggap sebagai sesuatu yang positif, serta tak akan mengganggu ke-Indonesia-an kita. Karena begitu besarnya pengaruh asing dalam era Orde Baru, Soedjatmoko kemudian memberi alasan pembenar dengan mengatakan perlunya nasionalisme pembangunan. Dengan kata lain, ukuran dari “nation and character building pada era Orde Baru adalah “pembangunan”. Sebuah proses perubahan berencana (planned changes) dan direncanakan oleh pemerintahan yang teknokratik.

Kini, ketika konsep pembangunan mulai mengalami banyak distorsi dalam praktiknya, dan Perang Dingin tidak lagi mewarnai politik internasional, bagaimana kita hendak mengaktualkan wawasan kebangsaan dan ke-Indonesia-an di atas. Masalahnya, banyak di antara kita yang sering terkaget-kaget dengan perkembangan mutakhir yang nampaknya lebih memperkuat globalisme ketimbang nasionalisme. Sampai-sampai ada tulisan Jakob Soemardjo -seorang sastrawan senior- yang merasa khawatir, jangan-jangan Sumpah Pemuda kita sekarang adalah “Dunia tanah airku, kemanusiaan adalah kebangsaanku, dan Bahasa Inggris atau Amerika adalah bahasaku”.3

Sumpah Pemuda adalah satu hal, namun hal lain yang tak kalah pentingnya adalah substansi dan hakikatnya. Kekhawatiran akan semakin lunturnya kecintaan terhadap kebangsaan dan ke-Indonesia-an di kalangan masyarakat kita sekarang, bisa jadi merupakan peringatan awal dari kecenderungan yang menafikan perjuangan para pendahulu dalam menyusun sebuah republik yang diberi nama Indonesia. Apalagi bila ukuran ini dipadankan dengan bagaimana sebagian dari kita sekarang memahami budaya sendiri dibandingkan dengan mencangkok gaya hidup kosmopolitan, maka akan semakin pesimis pula di dalam memandang kualitas wawasan kebangsaan dan ke-Indonesia-an sekarang. Apalagi dengan makin gencarnya penguasaan asing atas aset-aset ekonomi kita, sangat beralasan bila kemudian muncul kepedulian untuk mengaktualkan persoalan ini. Barangkali, ke sanalah perhatian kita diarahkan, dan tulisan ini ingin melihatnya dari perspektif politik.


Kekuatan Pendorong
Kebangsaan (nationality atau nationness)4 dan Ke-Indonesia-an, belakangan menjadi dua buah konsep yang semakin menarik untuk dibahas secara lebih mendalam. Bahkan lebih dari itu, karena tak terpisahkannya makna keduanya dalam sejarah perkembangan republik ini, maka karena dua alasan –setidaknya dari sisi politik– konsep kebangsaan dan ke-Indonesia-an akan tetap relevan dan perlu terus disegarkan.

Pertama, dari perspektif teoritik, memang ada keperluan yang sifatnya terus-menerus untuk memperkaya wacana politik (political discourse) kebangsaan ini. Apakah masih punya dasar-dasar empirik bagi para teoritisi untuk menggunakan kesamaan nasib, kesamaan budaya, kesamaan musuh dan kesamaan visi sebagai semen perekat kebangsaan kontemporer? Sebagaimana pengertian nasionalisme pernah diajarkan Ernest Renan di masa lalu, tanpa kesemuanya itu, mustahil lahir sebuah gerakan kebangsaan yang kemudian mampu mengusir penjajah dan melahirkan sebuah negara baru yang bebas dari penjajahan.

Dengan kata lain, nasionalisme harus ditafsirkan sebagai sebuah kekuatan inklusif dan membebaskan. Dengannya, menurut Anthony Smith, segala bentuk-bentuk lokalitas wilayah, dialek, adat istiadat dan klan terpinggirkan. Atas nama nasionalisme, terbentuklah sebuah negara bangsa yang besar, yang mampu memusatkan pasar, sistem administrasi, perpajakan, dan pendidikan. Semangatnya adalah kerakyatan dan demokratik. Melalui nasionalismelah segala bentuk sistem nilai yang feodalistik dan kekuatan penjajah yang opresif dijungkirkan. Nasionalisme, pada gilirannya akan menjadi modal bagi lahirnya kedaulatan rakyat serta penentuan nasib mereka secara independen. Oleh karenanya nasionalisme di abad ke-19 dan 20-an dimanifestasikan dalam gerakan elit pribumi melawan penguasa kolonial serta berbagai sistem administrasi yang mendukungnya. Dalam konteks inilah relevansi peringatan dini sementara pihak terhadap gejala kontemporer yang dianggapnya membahayakan persatuan dan kesatuan. Karena makin berkembangnya kecenderungan “Sumpah Pemuda“ baru di atas, kita perlu menyegarkannya kembali. Apalagi bila hampir seluruh elemen kehidupan kita telah digantikan oleh asing, maka tidak berlebihan pula jika ada yang mempertanyakan sejauh mana wawasan kebangsaan dan ke-Indonesia-an masih kita miliki?

Dari perspektif teoritik, sebenarnya ada penjelasan lain yang lebih menarik ketimbang perspektif “nasionalisme resmi” (official nationalism) di atas. Sebagaimana secara panjang lebar dan menarik diuraikan oleh Anthony D. Smith dalam bukunya Nationalism and Modernism (Routledge, New York, 1998) , bahwa teori nasionalisme mengalami perkembangan dari masa ke masa dan tergantung pendekatan apa yang digunakan. Pandangan yang mengatakan bahwa bangsa adalah sebuah entitas yang konkrit, yang didasarkan pada latar sejarah dan kehidupan sosial, masyarakatnya homogen dan bersatu, serta mencerminkan aktor sosial dan politik utama dalam dunia modern, dalam tiga puluh tahun terakhir ini, nampaknya tidak lagi dapat dipertahankan. Apalagi setelah Perang Dingin berakhir, basis empiriknya semakin hilang. Negara Uni Soviet, Yugoslavia telah berkeping-keping menjadi negara-negara kecil yang masing-masing memiliki kedaulatan. Banyak negara baru lahir didasarkan pada pertimbangan etnisitas (ethno-nationalism) atau agama (religio-nationalism).

Sejak memasuki dasawarsa 1970-an, pikiran-pikiran optimistik dan realis tentang bangsa dan kebangsaan mulai mencair. Meskipun muncul perbedaan di kalangan para teoritisi, yang pasti mereka mengakui adanya kekuatan psikologis dan kenyataan sosiologis tentang bangsa dan negara bangsa. Oleh karenanya, diperlukan sebuah upaya baru untuk membangun bangsa melalui cara-cara dalam berkomunikasi, urbanisasi, pendidikan massal, dan partisipasi politik. Yang diperlukan kemudian adalah sebuah proses pelembagaan (institutionalization). Yang mesti dikembangkan adalah bagaimana agar proses pembangunan nasional dapat melahirkan keseimbangan, pemerataan, dan pertumbuhan ekonomi, memberi keleluasaan terhadap partisipasi masyarakat, bukan monopoli oleh kekuatan tertentu, mendukung proses komunikasi dan membuka ruang publik, mendorong munculnya pemerintah yang terorganisasi dengan baik dan sangat responsif, serta mempercepat lahirnya elit yang matang dan fleksibel dalam berpolitik.

Pikiran baru mengenai nasionalisme di atas mengindikasikan bahwa monopoli interpretasi dan sentralisasi pengertian tentang nasionalisme harus digantikan oleh demokratisasi pemahaman secara lebih substansial. Karena nasionalisme adalah “komunitas politik yang dibayangkan” (imagined political communities), maka perlu ada sharing of ideas dan bahkan socio-political sharing antar berbagai masyarakat pendukungnya (fellow-members). Tanpa itu semua, jangan heran bila eksistensi nasionalisme akan terganggu, dan pada gilirannya “temuan” (invent) itu akan hilang. Apalagi untuk negara bangsa sebesar dan sekompleks Indonesia sekarang, “justice sharing” (pembagian yang berkeadilan) antara berbagai elemen bangsa dan daerah menjadi sebuah keharusan. Karena kemajemukan (bhinneka) menjadi dasar dari kesatuan (Ika), menjadi mutlak sifatnya bagi siapa pun untuk memberi perhatian kepada keadilan –baik dalam bentuk maupun substansinya– antar golongan, antar agama, antar suku, antar wilayah, antar gender, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, nasionalisme Indonesia hanya dapat dikontekstualkan apabila kita semua memperhatikan peran berbagai nilai-nilai lokal di dalamnya. Dengan mempercayai (trust) peran nilai-nilai lokal tersebut, berarti kita telah menemukan kembali “modal sosial” (social capital) – yang menjadikan negara bangsa ini lahir dan terus bertahan sampai sekarang.5

Dengan merujuk pada berbagai perkembangan empirik mengenai tumbuhnya negara-negara baru dalam beberapa dekade terakhir ini, munculah keperluan teoritik untuk dapat mengakui adanya perspektif atau paradigm non-mainstream tentang asal-muasal, hakikat dan kecenderungan nationalism yang selama ini dianut. Dengan kata lain, di samping mendiskusikan sejauh mana paradigma Modernisme Klasik tentang nasionalisme masih memiliki dasar-dasar untuk diikuti, juga perlu memperhitungkan nasionalisme dalam perspektif yang lain. Sebab, dalam kenyataannya, ada tiga persoalan mendasar yang mendominasi teori bangsa dan kebangsaan ini.

Pertama, etik dan filosofis. Teori inilah yang menekankan arti penting bangsa dalam masalah kemanusiaan. Apakah bangsa sebagai tujuan atau harus ditafsirkan bersama nilai-nilai yang lain. Atau haruskah bangsa dan identitas bangsa sebagai sarana untuk mencapai tujuan atau nilai yang lain.

Kedua, antropologis dan politis. Teori ini mempersoalkan batasan pengertian tentang bangsa. Bagaimana bangsa hendak didefinisikan, apa hubungannya dengan individu dan masyarakat.

Ketiga, historikal dan sosiologis. Pendekatan ini menekankan pentingnya posisi bangsa dalam sejarah kemanusiaan. Ikatan sejarah dan budaya menjadi semen perekat utama bangsa.

Paradigma yang meniscayakan pentingnya “nation building” ini, tentu saja tidak keliru dari perspektif teoritik dan apalagi praksis-pragmatik. Namun tidak boleh juga dianggap sebagai memiliki kebenaran mutlak. Sebagaimana tradisi yang berlaku dalam masyarakat akademik, apa yang disebut contending theory atau teori tandingan, mesti dianggap sebagai sebuah keniscayaan. Dalam konteks bangsa dan wawasan kebangsaan inilah, kita dihadapkan pada dua paradigma utama yang masing-masing memiliki landasan empirik yang cukup kuat. Pertama, paradigm Perennialism (nation building) yang lebih menekankan pada komunitas budaya, immemorial, berakar, organik, kualitas, kerakyatan dan turun temurun (ancestrally-based). Kedua, teori Modernism. Perspektif ini lebih menekankan pada komunitas politik, modern, diciptakan, mekanistik, terbagi, sumber daya, konstruksi elit dan basisnya komunikasi.

Kedua, secara empirik, Indonesia kontemporer adalah Indonesia yang tidak mungkin lagi dapat membebaskan dirinya dari pengaruh globalisme. Suka atau tidak, karena begitu pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, tidak ada bagian dari wilayah Republik Indonesia yang tidak tersentuh olehnya. Sejak diperkenalkannya jaringan sistem komunikasi satelit domestik (SKSD) pada akhir dasawarsa 1970-an, hubungan antar wilayah lewat jaringan tersebut kian dipermudah. Memasuki dasawarsa 1990-an dan sesudahnya, tingkat kemudahan berkomunikasi semakin dirasakan secara signifikan. Bukan hanya antar kota besar, melainkan juga sampai ke pelosok-pelosok wilayah terpencil di seluruh Indonesia, telah dihubungkan oleh berbagai penyedia jaringan telepon. Dari waktu ke waktu, kecepatan dan kualitas berkomunikasi semakin ditingkatkan. Operator telepon nirkabel, sudah bukan lagi menjadi mimpi masyarakat di pedesaan. Bila sampai dengan 1980-an, untuk mendapatkan sambungan telepon dengan kualitas yang baik saja masih sulit, sekarang, asal ada uang, siapa pun dapat mengakses dan menggunakan telepon seluler dan internet secara bebas.

Pada tingkat yang tidak jauh berbeda, kebebasan pun dirasakan oleh siapa pun yang ingin menonton siaran televisi. Sampai dengan 1980-an, dominasi televisi milik pemerintah (TVRI) masih sangat jelas. Mulai dari pemilikan stasiun televisi, maupun pengembangan programnya, sangat dimonopoli oleh pemerintah. Kendati saat itu sudah mulai dibuka kesempatan bagi pihak swasta untuk mengembangkan stasiun televisi, mereka tidak memiliki kebebasan untuk membuat berita. Masyarakat penonton TVRI sangat hafal dengan dua program berita di malam hari, yang pertama adalah “Berita Pembangunan” yang disiarkan pada pukul 19.00 wib, dan kedua “Dunia dalam Berita”, muncul dua jam kemudian. Belakangan, dengan semakin membaiknya jaringan komunikasi dan bergulirnya reformasi politik, masyarakat memiliki banyak pilihan untuk menonton televisi. Bagi yang memiliki kemampuan untuk mengakses televisi berlangganan (paid tv), bisa jadi akan lebih banyak menonton siaran internasional ketimbang nasional. Bahkan bila diperhatikan lebih mendalam lagi, kendati disiarkan oleh televisi nasional, materi acaranya tidak lagi terpaku pada ke-Indonesia-an, melainkan sudah menjangkau seluruh dunia. Pertimbangannya bukan lagi pendidikan kebangsaan, melainkan seberapa jauh materi tersebut memiliki nilai jual.

Dalam bidang ekonomi, Indonesia telah menjadi bagian dari pasar global. Bersamaan dengan tingkat kemajuan di dunia komunikasi tersebut di atas, pasar pun tidak lagi mengenal batas-batas ideologis dan wilayah secara jelas. Apalagi setelah Perang Dingin berakhir, dan Kubu Komunis tidak lagi menjadi penghambat Kubu Kapitalis, maka bahasa dan logika pasarlah yang menentukan peradaban dunia sekarang. Ditambah dengan makin mudahnya sarana transportasi, maka jarak bukan lagi faktor krusial sekarang. Konsep “pembeli adalah raja”, dewasa ini telah digantikan oleh “penjaja adalah raja”. Kedaulatan konsumen yang merupakan salah satu norma yang diyakini para ekonom murni di masa lalu, sekarang tidak terlalu mudah untuk dikenali. Dengan segala kemampuan yang dimilikinya, penjaja mampu menentukan selera konsumen. Bahkan lebih dari itu, negara pun kian berkurang perannya dibandingkan para aktor ekonomi pasar sekarang. Karena diberlakukannya berbagai ketentuan rezim internasional dan rezim pasar bebas, maka intervensi politik dalam mekanisme pasar sungguh-sungguh dijauhi. Lebih tragis lagi adalah bahwa pasar, dengan segala macam keunggulannya, dan sistem kapitalistik dengan berbagai kelebihannya, belakangan telah menjadi penentu utama politik internasional. Karena tiadanya pelaku pasar lain yang kuat, ekonomi pasar telah benar-benar menguasai jagad raya sekarang. Negara dan aturan yang sebelumnya sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, sekarang digantikan oleh berbagai idiom yang merepresentasikan pasar. Sumber nilai masyarakat sebagian besar juga berasal dari sana. Uang dan kepuasan menjadi nyawa baru kehidupan abad ini. Berbagai norma dan ideologi lain yang kurang konkrit, menjadi norma yang makin obsolete, dan kemudian ditinggalkan penganutnya. Termasuk konsep nation and nationality, atau nationness, menghadapi tantangan yang tidak kecil.

Karena pemikiran dan praksis seperti dikemukakan di atas, maka sungguh layak bila kita kemudian mempersoalkan tema seminar sebagaimana dijadikan judul tulisan ini. Betapa tidak, bila di masa lalu, pemerintah masih sangat berperanan dalam proses pembentukan negara ini, sekarang, pemerintah dihadapkan pada berbagai kesulitan. Pertama, sumber daya politik dan ekonomi pemerintah sendiri makin lama makin berkurang. Pemerintah kian menghadapi kesulitan untuk memobilisasi dukungan masyarakat karena terjadinya ketimpangan antara kemampuan dengan tuntutan publik. Sesuai dengan ideologi ekonomi kita, pemerintah mestinya mampu menjadi sebuah lembaga yang mengatur kesejahteraan sosial. Namun dalam kenyataannya, terutama sejak krisis moneter pertengahan 1990-an sampai sekarang, pemerintah semakin tidak berdaya menghadapi tuntutan pembangunan. Bila di masa lalu pemerintah banyak mensubsidi masyarakat, sekarang sebaliknya, masyarakatlah yang harus melakukannya.

Kedua, lemahnya sumber daya pemerintah untuk merespon harapan masyarakat dipersulit oleh makin kompleksnya tantangan yang dihadapi pemerintah sekarang. Proses demokratisasi yang memakan waktu dan mahal, telah menuntut pemerintah untuk lebih memperhatikan proses politik ini ketimbang proses-proses non-politik. Mulai dari pengembangan peran serta masyarakat, pelembagaan organisasi, pemilihan umum sampai dengan proses lobby-lobby politik, semuanya memerlukan anggaran yang tidak kecil. Tragisnya lagi, korupsi pun bukannya semakin berkurang dengan adanya pengawasan independen, justru sebaliknya. Sampai tulisan ini dibuat, posisi Indonesia dalam bidang yang satu ini, masih tetap menduduki kelompok lima besar dunia. Ditambah lagi dengan tragedi bencana alam yang datang silih berganti, semuanya memerlukan dana publik yang juga tidak sedikit. Sebagai akibatnya, harapan masyarakat luas untuk mendapat santunan pemerintah kian sulit direalisasi. Pada gilirannya, para elit politik menikmati hasil reformasi, sementara masyarakat luas kian jauh dari pelayanan. Tidak terlalu mengherankan bila kemudian kepercayaan masyarakat baik terhadap hukum dan lembaga negara semakin menyusut.

Ketiga, globalisasi ekonomi telah berdampak luas terhadap perubahan ekonomi di dalam negeri. Meski pun pemerintah tetap berusaha untuk menjalankan perannya, pengaruhnya kian terpinggirkan oleh keniscayaan nilai yang dibawa bersamaan dengan masuknya pasar bebas dalam kehidupan masyarakat kita. Bila di masa lalu, negara masih memiliki monopoli dan pengaruh yang kuat dalam menentukan perubahan masyarakat, sekarang tidak lagi.

Orientasi pada pasar, telah melahirkan persaingan secara bebas, yang akhirnya si besar makan si kecil, privatisasi Badan Usaha Milik Negara telah menghilangkan otoritas pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan warganya. Karena reformasi pula maka tatanan hukum yang dianggap sudah mapan selama ini, menjadi goyah. Munculnya interpretasi hukum secara kontekstual, telah menjungkir-balikkan norma lama yang dianggap tidak lagi menzaman. Karena ketentuan perundangan yang baru belum ada, sementara aturan yang lama ditolak, kepastian hukum menjadi sebuah komoditas yang amat langka. Akibatnya, interpretasi sepihak telah menjadi sebuah instrumen perubahan. Pada gilirannya, kebimbangan terlihat jauh lebih menonjol ketimbang kepastian hukum.


Konsekuensi Empirik
Di dalam negeri, kita bisa saja terus mengidealisasikan ke-Indonesia-an. Jati diri bangsa, atau “manusia Indonesia seutuhnya” barangkali masih relevan untuk dipertahankan sebagai semangat bernegara. Pancasila juga mesti dipertahankan sebagai sebuah ideologi yang mendasari persatuan antar berbagai perbedaan yang ada di Indonesia.

Namun, ada dua hal yang mesti direnungkan oleh kita semua di dalam mengidealisasikan ke-Indonesia-an di atas. Pertama, berkat perkembangan pendidikan, semakin banyak anggota masyarakat Indonesia yang mengalami peningkatan harapan dan sikap kritis. Di jaman penjajahan dulu saja, Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan “Politik Etika” yang dimaksudkan untuk “membalas budi” kepada rakyat di tanah jajahan yang selama sekian waktu dieksploitasi. Pendekatan semacam ini pula yang mestinya direalisasikan oleh Pemerintah untuk mencegah adanya kemarahan publik. Pemerintah mestinya segera mewujudkan gagasan pemerataan ekonomi dan stabilitas politik dalam arti yang sesungguhnya –termasuk penghargaan terhadap kearifan local (local wisdom) di dalamnya– bukan retorika semata. Sayang sekali, sampai dengan pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun yang kelima (1989-1994), kenyataan di dalam negeri semakin sulit digunakan untuk mendukung kepemimpinan Presiden Soeharto. Perekonomian kian terpuruk, penegakan hukum semakin lemah, hutang luar negeri bertambah besar, daya saing Indonesia berkurang di pasar global, stabilitas politik sangat semu, hanya di permukaan saja.

Kedua, dalam rangka menjaga identitas ke- Indonesia-an tersebut kita pun tidak mungkin mengabaikan adanya perkembangan lingkungan yang secara sistemik dan strategik mempengaruhi tujuan bersama kita (common destiny). Kemerdekaan Indonesia pun lahir karena adanya perkembangan nasionalisme di luar kita. Jadi sama halnya dengan pengalaman para bapak bangsa (founding fathers) Indonesia ketika membayangkan pentingnya nasionalisme dan kemerdekaan negara-bangsa di masa lalu, kita pun harus selalu sadar terhadap berbagai pengaruh yang ada di sekitar Indonesia. Bahkan bila diamati lebih obyektif lagi, pengaruh luar tersebut telah menimbulkan dampak yang lebih kompleks dibandingkan nasionalisme di masa lalu. Bila nasionalisme di masa lalu telah memperkuat persatuan kita di dalam menghadapi musuh bersama, kekuatan eksternal sekarang justru memperlemah persatuan nasional. Berkat revolusi teknologi, terutama di bidang informasi dan komunikasi, batas-batas negara menjadi tidak relevan lagi. Netralitas teknologi telah merambah berbagai kultur masyarakat di seluruh belahan dunia ini. Kecenderungan pasar bebas, telah mewarnai hubungan internasional mutakhir. Demokrasi liberal, menjadi sebuah wacana yang kian luas dijajakan. Hak Azasi Manusia (HAM) dan persoalan Lingkungan Hidup telah muncul sebagai “ideologi baru” yang merekatkan hubungan antara “Timur” dan “Barat”. Sayang sekali bahwa keseluruhan persoalan di atas –kelak akan dibahas lebih detail lagi– kurang ditanggapi secara empirik (nyata) oleh negara di masa lalu.

Memang, Presiden Soeharto di masa lalu sering mengingatkan “suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, globalisasi akan datang dan mempengaruhi perkembangan negara dan bangsa kita”. Oleh karena itu, pada masa itu, negara memperkenalkan “Kebangkitan Nasional Kedua” yang diharapkan dapat mengakomodasi perkembangan mutakhir, di samping melestarikan negara bangsa Indonesia, di satu pihak, di pihak lain, adalah mengakomodasi pengaruh global yang maha dahsyat tersebut. Bila para pendiri republik di masa lalu mengikrarkan “Kebangkitan Nasional Pertama” sebagai dasar bagi lahirnya kemerdekaan Indonesia, maka kita sekarang perlu mensosialisasikan “Kebangkitan Nasional Kedua” yang tujuannya adalah “menempatkan bangsa dan negara Indonesia yang merdeka sejajar dengan bangsa-bangsa dalam hal kemakmuran, kemajuan, kesejahteraan dan karena itu pula dalam usaha mencerdaskan bangsa, sehingga dapat menguasai iptek, dapat memproduksi barang dan jasa yang kompetitif”.6

Akan tetapi, apa yang disebut sebagai Kebangkitan Nasional Kedua itu ternyata tidak lebih dari sekedar pidato, yang kurang didukung oleh usaha-usaha nyata. Sebagaimana sudah menjadi pengetahuan kita bersama, jatuhnya kekuasaan Presiden Soeharto disebabkan oleh kian lemahnya sumber legitimasi Pemerintah Orde Baru. Dalam lima Pelita sebelumnya, pemerintah masih kuat bertahan karena pemerintah dapat menunjukkan adanya proses pembangunan di seluruh penjuru tanah air. Walau pun politik sentralisme dan Jakarta masih tetap menjadi pusat dari segala-galanya, sebagian besar opini publik masih mendukung kepemimpinan Presiden Soeharto. Namun, ketika peran pemerintah dalam pembangunan kian berkurang, dan pihak swasta yang ada mulai menyalahgunakan kepercayaan pemerintah yang dibuktikan oleh semakin besarnya hutang mereka serta hutang swasta yang dinegarakan, fundamental ekonomi Indonesia semakin rapuh, mulai muncul tuntutan terhadap perlunya perubahan struktur di republik ini. Ekspor Indonesia terus merosot, sebaliknya impornya meningkat. Nilai tukar mata uang Rupiah melemah dibandingkan mata uang asing. Perusahaan nasional semakin mengalami kesulitan dalam menghadapi persaingan pasar global. Pengangguran marak di mana-mana, dan hubungan antar daerah menjadi kian timpang. Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta penegakan hukum tidak berjalan sesuai dengan harapan publik. Kesmua persoalan tersebut telah memperkuat basis bagi perubahan secara mendasar di dalam penyelenggaraan negara di tanah air. Dan, 21 Mei 1998 menjadi klimaks dari kegagalan Presiden Soeharto untuk mempertahankan kekuasaannya.

Lemahnya basis dukungan politik rakyat terhadap Pemerintah Soeharto semakin diperberat oleh adanya dampak globalisasi yang yang dibawa serta oleh adanya kemajuan teknologi informasi dan sistem pasar dunia yang pada hakikatnya tidak sesuai dengan kenyataan di Indonesia. Sebagai akibatnya, yang terjadi kemudian adalah sebuah proses “penjajahan” budaya global terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

Dalam bidang teknologi informasi, kita semua sepakat bahwa teknologi komputer sekarang telah dijadikan pengganti mesin tik dan alat tulis apa pun yang selama ini digunakan. Dari waktu ke waktu, teknologinya berganti begitu cepat, dan kita pun tak luput harus mengikutinya. Karena informasi telah menjadi kebutuhan hidup, maka revolusi di bidang ini mesti kita ikuti. Pengembangan lebih lanjut darinya adalah kemungkinan bagi pengguna komputer untuk menjadikannya sebagai alat komunikasi dan penyalur informasi pribadi ke segala penjuru dunia, tanpa mempersoalkan latar belakang budaya, agam, ras, gender, tingkat ekonomi, dan ideologi. Melalui teknologi informasi yang tersedia sekarang kita dapat “ngrumpi” secara bebas dan kapan saja. Bila di masa pra-komputer, “ngrumpi” dipandang sebagai salah satu ciri masyarakat desa, sekarang tidak lagi. Justru sebaliknya orang-orang kota yang terdidik pun telah melakukannya. Oleh karena itu, tidak terlalu mengherankan bila Marshall McLuhan, mengatakan gejala semacam ini pada akhirnya akan melahirkan sebuah “desa dunia” (global village). Hubungan internasional, bukan lagi milik pemerintah, terutama Departemen Luar Negeri, tapi sudah menjadi kebutuhan pribadi. Pelakunya pun sangat beragam, mulai dari kepala negara sampai rakyat jelata sekali pun. Subyek yang dibicarakannya juga tidak mesti yang berkaitan dengan tugas-tugas negara dan pemerintahan, melainkan kebutuhan semua orang, mulai dari pikiran yang mendukung negara sampai ke revolusi dan terorisme.

Globalisasi ekonomi merupakan elemen lain dari kecenderungan internasional sekarang. Sebelum Perang Dingin antara Blok AS dan US berakhir sekitar akhir 1980-an, ada dua model sistem ekonomi yang dapat dijadikan negara baru, termasuk Indonesia untuk menyelenggarakan kehidupan ekonomi nasionalnya, yakni sistem ekonomi liberal atau pasar bebas yang merupakan ciri dari perekonomian negara-negara industri maju Barat, dan sistem ekonomi yang sentralistik atau sosialis, yang biasanya dianut oleh negara-negara Blok Komunis. Namun, sejak memasuki 1990-an, sebagai kelanjutan dari runtuhnya tembok komunisme, masyarakat dunia berpaling ke Blok Barat, dan menganggap sistem ekonomi pasarlah yang mampu menciptakan kesejahteraan bangsa. Melalui bantuan luar negeri dan iklan produk kapitalisme, negara-negara industri Barat, telah mampu mempengaruhi pasar dunia. Berbagai bentuk kerjasama dan perdagangan internasional serta regional didirikan. Semuanya telah dijadikan instrumen yang sangat efektif di dalam menjajakan sistem ekonomi alternatif tersebut. Sebagai akibatnya, sebagian besar negara dan masyarakat internasional, termasuk Indonesia, sekarang berpaling kepada sistem ekonomi dunia yang baru ini.

Sementara dalam bidang sosial budaya, globalisasi telah mampu menciptakan penyeragaman gaya hidup. Pragmatisme dan konsumerisme merupakan dampak yang paling kasat mata dari perkembangan budaya masyarakat dunia. Sebagai akibat dari kemajuan di bidang teknologi informasi, khususnya periklanan, kecenderungan untuk memproduksi sekarang kalah cepat dibandingkan untuk mengkonsumsi. Peran dari perusahaan multinasional yang mampu dengan cepat dan massal menawarkan produknya, telah menggusur kesadaran kolektif akan perlunya nasionalisme ekonomi atau bahkan jati diri bangsa. Demi mengikuti perkembangan gaya hidup global, kerja keras dan kesederhanaan diabaikan. Khawatir dituduh tidak “trendy” dan bukan menjadi warga internasional, semangat untuk mencipta di sebagian besar negara dunia sekarang, dianggap bukan lagi persoalan yang sangat penting.

Dari segi politik, globalisasi dibuktikan lewat penyeragaman sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demokrasi liberal sebagai standarnya, negara-negara industri maju berusaha untuk mendikte negara mana pun yang berharap dapat memperoleh hikmah dari segala macam kemajuan di atas. Dewasa ini, tidak satu negara bebas di dunia ini yang tidak berkenalan dengan demokrasi dan pasar bebas. Bank Dunia, Internasional Monetary Fund, World Trade Organization, Organisasi Kerjasama Ekonomi Regional, dan bahkan PBB, telah berfungsi sangat efektif di dalam mensosialisasikan gagasan-gagasan kebebasan di seluruh dunia. Meskipun bentuk negara merdeka masih dihargai, namun dari segi politik, kedaulatannya sudah kian rentan. Konsep pertahan wilayah atau pun negara sekarang menjadi semakin relatif sifatnya. Keichi Ohmae menafsirkan kecenderungan global seperti ini sebagai “dunia tanpa batas” (borderless world). Sedangkan Immanuel Walerstein menyebutnya sebagai “sistem dunia” (world system) yang tandai oleh adanya “global shopping centre”.


Opsi Kebijakan
Menghadapi perkembangan politik nasional dan politik global di atas serta pengaruhnya terhadap pengembangan wawasan kebangsaan dan ke-Indonesia-an kontemporer, apa yang mesti kita lakukan? Sembilan tahun sudah era reformasi kita gulirkan. Empat Presiden telah memimpin Indonesia di era reformasi. Semuanya dihadapkan pada lingkungan dan sistem nilai yang jauh berbeda dengan dua presiden Indonesia terdahulu, Soekarno dan Soeharto. Sejak awal sangat disadari bahwa krisis yang melanda negeri ini adalah sejumlah faktor multidimensi sebagaimana disebutkan terdahulu. Artinya, ada keharusan bagi siapa pun yang menjadi nahkoda di Republik Indonesia selanjutnya, untuk secara sistemik dan bertahap mampu membawa negara ini sesuai dengan cita-cita reformasi, di satu pihak, dan mengakomodasi kemajuan dunia di pihak lain. Sehingga, pada gilirannya, negara kita akan menjadi sebuah negara besar yang patut disejajarkan dengan negara-negara lain di seluruh dunia, terhormat, modern, dan sejahtera.

Di dalam negeri, perbedaan yang ada hendaknya dapat lebih diarahkan untuk membangun kebersamaan di antara seluruh komponen bangsa, baik di pusat maupun daerah dan antar daerah, serta antar golongan. Jangan seperti sekarang, yang menonjol adalah pertikaian, bukan rekonsiliasi. Berkah reformasi, sentralisme politik digantikan oleh desentralisme. Kekuatan politik dewasa ini tidak lagi dimonopoli oleh negara, melainkan sudah menyebar ke masyarakat, baik di partai politik, organisasi massa, maupun pers dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, tidak lagi bersifat “top-down”, melainkan “bottom-up”. Akan tetapi, fragmentasi pusat kekuasaan di atas, telah menyuburkan konflik dan perseteruan yang tidak kunjung henti, bukan justru membangun kemajemukan dalam arti yang positif. Rebutan kekuasaan dan suasana saling mencurigai serta ketidakpercayaan (distrust), telah menjadi warna dominan dari penyelenggaraan negara sekarang. Eksekutif dan Legislatif bukannya saling bekerjasama membuat kebijakan public dan saling bermitra dalam mengarahkan perubahan. Justru sebaliknya, saling menuduh. Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, antara lain, merupakan salah satu bagian dari Eksekutif yang merasa gusar dengan gejala percaloan dalam lembaga legislatif kita. Bahkan ada juga sesama penyelenggara negara yang seolah tidak ada koordinasi sama sekali. Persaingan dan perebutan wewenang sampai sekarang belum selesai antara Pihak Departemen Kehutanan dengan Polri dalam menentukan nasib kayu sitaan di Provinsi Riau. Komisi Yudisial, yang semula digagas untuk menjadi sebuah kekuatan Civil Society dalam mengurangi praktek mafia peradilan, telah tercoreng oleh anggotanya sendiri yang ternyata mempraktekkan hal yang harus diperangi itu. Akhirnya, penyelenggaraan pemerintahan tidak fokus pada apa yang sebelumnya dijanjikan Presiden SBY dan Wakil Presiden JK dalam kampanyenya. Yang terjadi kemudian lebih mengarah pada bagaimana caranya mempertahankan kekuasaan, bukan menjalankannya sesuai dengan mandat yang diberikan. Reformasi birokrasi pun jalan di tempat, karena ketiadaan visi yang sama dalam melaksanakannya. Cita-cita menjadikan Indonesia sebagai Negara Hukum (Recht Staat) masih jauh tertinggal ketimbang apa yang secara kasat mata terjadi, yakni Negara Kekuasaan (Macht Staat).

Kesemua kecenderungan dan fenomena mutakhir di atas, tentu akan merugikan teraktualisasikannya wawasan kebangsaan dan ke-Indonesia-an sebagaimana seharusnya menjadi modal politik dan moral sebuah negara bangsa. Sebab, sebagai sebuah masyarakat politik (political community), Indonesia –kapanpun– membutuhkan adanya kesamaan persepsi dan cita-cita antara elit dengan massanya, antara pemerintah dengan kekuatan non-pemerintah, antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara berbagai elemen negara bangsa yang lain. Tidak boleh ada yang menjadi korban darinya. Ketika rakyat masih terbatas pengetahuan dan kesempatannya, mungkin pilihan untuk mencari sistem nilai ataupun contoh perilaku (role model) yang lain masih terbatas. Mereka bisa saja menjadi kekuatan mayoritas diam (silent majority), yang seolah-olah pasif dan bahkan “manut” (tunduk pada pemimpin). Tapi sekarang lain. Di era dunia tanpa batas, berbagai sumber perubahan dapat diperoleh dari berbagai penjuru dunia, terutama pasar dan pengalaman negara-negara lain.

Agar iklim politik yang tidak kondusif terhadap perwujudan cita-cita mulia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut tidak berlarut-larut, ada beberapa pemikiran yang perlu ditawarkan dalam kesempatan ini:

Pertama, pemerintah secara terus-menerus menunjukkan komitmennya terhadap upaya perbaikan bangsa. Kalau pun sampai sekarang masih bersikap reaktif, dan belum didasarkan pada visi, dan bahkan rencana tindakan yang jelas, dalam jangka pendek ke depan, pemerintah harus segera merevisi pendekatan yang “tidak mau ambil resiko ini”. Rakyat kebanyakan sebenarnya akan dapat bersabar dan mau mendukung pemerintah bila pemerintah pun konsisten di dalam melaksanakan fungsinya. Transparansi persoalan publik telah mendidik rakyat, dan karenanya mereka akan dapat mengerti bahwa persoalan yang dihadapi negara-bangsa ini sangat kompleks. Dengan kata lain, kejujuran, konsistensi, dan kemauan kerja pemerintah yang cukup keras akan dapat mengamankan proses transisi yang sedang kita jalani sekarang. Keputusan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 23 Mei 2008 serta alasan yang melatar-belakanginya, mesti kita tunggu hasilnya kemudian.

Kedua, pemerintah dan para elit politik harus mulai melakukan perubahan tingkah laku (behavioral changes). Terutama dalam kaitannya dengan gaya hidup masing-masing pejabat tinggi. Mulai dari presiden sampai ke anggota kabinetnya, pimpinan partai politik dan tokoh panutan masyarakat lainnya, perlu meneladani sebuah cara memerintah yang empati terhadap krisis dan nasib masyarakat kebanyakan. Pendekatan elitis harus disingkirkan, bukan hanya sekedar pidato atau menjalankan berbagai acara yang seolah bernuansa populis, namun melaksanakannya secara sistemik dan melembaga. Aturan baru dibuat dan dilaksanakan, sehingga akan dijadikan pegangan semua pihak dalam masa-masa selanjutnya. Depersonalisasi kekuasaan harus menjadi semangat para penyelengara negara dalam mengembangkan berbagai kebijakan publik.

Ketiga, pemerintah tidak melihat persoalan ekonomi bangsa ini dari sekedar kacamata ekonomi murni. Bila kekurangan anggaran selalu dikompensasi dengan pengurangan subsidi, bukan penegakan hukum dan hidup lebih berhemat, rasanya, masyarakat paling bawah akan terus menderita. Dan ini sangat potensial untuk membangkitkan radikalisasi massa. Bagi mereka yang ingin menggunakan kesempatan di balik kesempitan, jelas mendapat keuntungan untuk membalikkan keadaan, dengan mengatakan bahwa pemerintah tidak well performed. Pemerintah mesti menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) secara konsekuen dan konsisten. Akibatnya, perlu segera diadakan reformasi birokrasi yang sungguh-sungguh. Dalam menghadapi berbagai kesulitan anggaran, pemerintah mesti menjadi pionir untuk menerapkan apa yang dikatakan sebagai “anggaran berbasis kinerja” (money follows function). Pemangkasan lembaga negara yang tidak diperlukan, menjadi agenda utama pemerintah. Semangat ini pun mesti ditiru oleh Lembaga Perwakilan Rakyat kita. Ketika sumber dana pembangunan makin berkurang, DPR harus menjadi contoh untuk melakukan penghematan, bukan mendemonstrasikan kekuasaan. Struktur lembaga ini mesti dirampingkan, dan kinerjanya ditingkatkan. Orientasi pada “bagi-bagi kekuasaan” harus ditinggalkan. Untuk apa struktur kepemimpinan MPR masih dipertahankan seperti sekarang. Melihat beban kerja MPR dewasa ini, rasanya negara terlalu mahal untuk membayarnya.

Keempat, pendekatan yang sifatnya “Jakarta Sentris” (Centered Bias) harus dipadukan dengan pendekatan yang memperhatikan kepentingan lokal serta masyarakat. Demokratisasi meniscayakan hilangnya monopoli penafsiran dan kekuasaan. Keadilan dan pembagian (sharing) antar komponen bangsa di seluruh Indonesia harus dijadikan paradigma utama dalam mempertahankan eksistensi nasionalisme ke Indonesiaan yang menghargai ke-Bhinneka-an dan ke-Tunggal Ika-an. Dengan kata lain, krisis kepercayaan (crisis of trust) antara elit dengan massa, intra pemerintah sendiri, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antara negara dan masyarakat, antara partai politik dengan civil society, antara pengusaha dengan buruh, serta intra masyarakat itu sendiri, mesti dihilangkan.

Memang tidak keliru bila di dalam menilai politik Indonesia, kita selalu berpegang pada keberadaan dan nasib seorang presiden beserta jajaran pemerintahannya. Karena latar belakang kita yang sangat state centered dan bureaucratic state, maka gonjang-ganjing politik senantiasa dimulai dari sana. Betapa besarnya peran negara dalam mengarahkan perubahan sosial, serta kekayaan yang dimilikinya untuk menjalankan fungsi tersebut, negara, khususnya pemerintah masih tetap menjadi wilayah yang paling menarik banyak pihak. Perlombaan untuk memperoleh akses ke dalamnya nampaknya masih tetap berlangsung. Tidak terlalu mengherankan bila sekarang mulai berkembang berbagai manuver politik dari sementara tokoh “tua” dan “generasi muda” yang mempersoalkan suksesi kepemimpinan pada 2009 mendatang. Ada keengganan untuk berestafet politik, di satu pihak, juga ada kecurigaan pelanggengan kekuasaan di pihak lain. Padahal masalah negara bangsa sekarang sudah jauh dari itu. Masih dominannya negara, tetap menjadi kekuatan yang dapat menyihir semua orang yang terobsesi dengan kekuasaan.[]


_______________

1 Disampaikan dalam seminar nasional Seratus Tahun Kebangkitan Nasional yang diselenggarakan oleh Sekretariat Negara RI bekerjasama dengan Universitas Tanjung Pura, Kalimantan Barat, Pontianak, 28 Mei 2008.
2 Anggota Majelis Profesor Riset LIPI, dengan spesialisasi pada Perkembangan Politik dan Pemikiran Pembangunan.
3 Kompas, 20 Oktober 2007.
4 Benedict Anderson menggunakan istilah “Nationalism” secara bergantian dengan “Nationness” dalam bukunya yang cukup fenomenal itu, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Verso, London, 1983.
5 Pembahasan lebih mendalam dan sangat menarik mengenai arti penting “rasa percaya” tersebut, dapat dilihat dalam Francis Fukuyama, Trust: The Social Virtues & The Creation of Prosperity, The Free Press, New York, 1995.
6 Jakob Oetama, Pers Indonesia: Berkomunikasi dalam Masyarakat Tidak Tulus, Penerbit Buku kompas, 2001, hlm. 61.

00.06.00

Contoh Makalah Pengelolaan Lingkungan Hidup

LATAR BELAKANG
Untuk mengetahui bagaimanakah upaya-upaya pengembangan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah di atur dalam undang-undang dan berdasarkan hak dan kewajiban yang harus di laksanakan oleh masyarakat dan pemerintah.Baik pemerintah pusat maupun daerah.

TUJUAN
a.Tujuan karya ilmiah ini untuk mengajak para pembaca untuk mau menjaga lingkungan sekitarnya.
b.Mengajak pembaca untuk menjaga kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sehingga dapat membangun manusia seutuhnya.
c.Mewujudkan manusia sebagai bagian lingkungan hidup dan tidak akan dapat dipisahkan.
d.Mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana dan diolah secara optimal semata demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
e.Menghemat dan merawat kekayaan alam baik sumber daya alam, buatan dan genetic demi generasi yang akan datang.

PEMBAHASAN

1. PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PENGERTIAN
Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.
Lingkungan hidup sendiri memiliki arti kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, temasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

2. DASAR-DASAR DAN PRINSIPPENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Prinsip pengelolaan lingkungan hidup :
a.Mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sehingga dapat membangun manusia seutuhnya.
b.Mewujudkan manusia sebagai bagian lingkungan hidup dan tidak akan dapat dipisahkan.
c.Mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana dan diolah secara optimal semata demi kesejahteraan masyarakat.
d.Melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk generasi yang akan datang.
Dasar-dasar pengelolaan lingkungan hidup :
Untuk memberikan dasar hukum yang kuat tentang usaha pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam melaksanakan pelestarian alam maka di buat peraturan perundang-undangan tentang lingkunngan.
1. UU RI No.5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.
2. UU RI No.51 tahun 1993 tentang analisis mengenai dampak lingkungan.Untuk memperkecil pencemaran, pada saat ini pemerintah menyusun dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) bagi kegiatan yang diduga menimbulkan pencemaran.AMDAL pada prinsipnya adalah cara mengidentifikasi, memprediksi dan mengomunikasikan pengaruh dari kegiatan manusia terutama pembangunan fisik lingkungan.
Dasar hukum pemberlakuan AMDAL yaitu PP No.22 tahun 1999 tentang AMDAL yang berlaku efektif mulai tanggal 7 November 2000. Jenis-jenis kegiatan yang harus dilengkapi dengan AMDAL di atur dalam keputusan menteri No.3 tahun 2000. Implikasi PP ini adalah diserahkannya sebagian besar kewenangan penilaian AMDAL kepada daerah/Prov/Kab/Kota dan diwajibkan keikutsertaan masyarakat di dalamnya.
Penyesuaian dokumen AMDAL sebagai berikut :
a.Memperkecil pengaruh negative
b.Memaksimalkan pengaruh positif kegiatan manusia bagi lingkungan
c.Mendeteksi secara dini terjadinya pencemaran

3. KEWENANGANPEMERINTAH PUSAT & PEMERINTAH DAERAHDALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN
Keikutsertaan pemerintah dalam kelestarian lingkungan hidup
Berdasarkan UU Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab IV tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 8 bahwa:
“Pemerintah menguasai sumber daya alam dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, beserta pengaturannya ada di tangan pemerintah”
Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud maka pemerintah mengatur mengatur beberapa langkah diantaranya:
a. mengatur dan mengembangkan kebijakan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.
b. mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan kembali sumber daya alam termasuk sumber daya alam genetika
c.. mengatur system dan hubungan hukum antara perseorangan dan atau subyek hukum lainnya. Serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam, sumber daya buatan, sumber daya genetika.
d. mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak social.
e. mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu wewenang Pemerintah juga diatur dalam undang-undang pasal 9 yang berisikan bahwa :
a.Pemerintah menetapkan kebijakan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
b.Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemerintahan sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing, masyarakat, serta pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup.
c.Pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya alam buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.
Di segi lain pemerintah juga memiliki beberapa kewajiban dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup peraturan ini dijelaskan dalam pasal 10, diantaranya adalah sebagai berikut:
1. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
2. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
3. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup.
4. mengembangkan dan menerapkan kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang mkenjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
5. memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan hidup.
6. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dalam bidang lingkungan hidup.
7. menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskan kepada masyarakat.
8. memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup.

Tidak hanya pemerintah pusat saja yang berhak untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup akan tetapi pemerintah daerah juga memiliki wewenang untuk mengolah sumber daya alam yang dimiliki oleh daerahnya sendiri.
Berdasarkan pasal 12 di jelaskan bahwa :
1. untuk mewujudkan keselarasan dan keterpaduan pelaksanaan kebijakan nasional tentang lingkungan hidup pemerintah melimpahkan wewenang tertentu kepada perangkat di wilayah.
2. mengikut sertakan peran pemerintah daerah untuk membantu pemerintah pusat dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.
Berdasarkan pasal 13 dijelaskan pula bahwa :
1. dalam rangka pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan kepada pemerintah daerah menjadi urusan rumah tangga.
2. penyerahan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di tetapkan dengan peraturan pemerintah.
Wewenang pemerintah daerah sesuai dengan pasal 25 :
1. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat 1 berwenang melakukan paksaan pemerintah terhadap penanggungjawab dan atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran serta menanggulangi akibat yang di timbulkan dari suatu pelanggaran. Melakukan tindakan penanggulangan dan pemulihan.
2. Wewenang sebagai mana dimaksud dapat diserahkan pada Bupati/Walikotamadya/Kepala Daerah Tingkat II dengan peraturan daerah tingkat I.
3. Pihak 3 yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk melaksanakan paksaan pemerintah.
PERLINDUNGAN FLORA DAN FAUNA
Upaya perlindungan sumber daya alam tidak hanya mencakup beberapa obyek saja melainkan di bidang yang luas termasuk perlindungan fauna.Flora dan fauna merupakan sumber daya alam yang harus dilestarikan. Manusia juga bergantung pada flora dan fauna.Untuk menjaga kelestariannya, pemerintah membuat UU yang bertujuan untuk melindungi kepunahan dari tangan-tangan manusia yang tidak bertanggungjawab dan berusaha meningkatkan jumlah populasinya. Sehingga flora dan fauna tetap lestari.

4. KEWENANGANMASYARAKAT & SEKOLAHDALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Wewenang yang dimiliki masyarakat :
1.pentingnya partisipasi dari masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
Dalam proses pengelolaan lingkungan hidup tentu sangat perlu adanya keturut sertaan masyarakat dalam memanfaatkan lingkungan dengan sebaik mungkin. Masyarakat merupakan peranan terpenting dalam hal ini. Karena pengelolaan lingkungan hidup di peruntukkan bagi masyarakat agar tercapai kesejahteraan dan keseimbangan dalam berinteraksi dengan alam. Akan tetapi ada pula masyarakat yang belum mengetahui pentingan bersahabat dengan alam.Banyak kita temui berbagai permasalah alam yang di timbulkan oleh ulah manusia itu sendiri dan berakhir bencana yang mereka tuai sendiri. Misalnya saja akibat polusi yang berasal dari kendaraan-kendaraan bermotor ataupun asap pabrik yang pastinya dapat merusak lingkungan.
Polusi tidak hanya pada udara melainkan juga bisa terjadi pada air dan tanah. Permasalahan mengenai polusi factor utama penyebabnya adalah bermunculannya industi dan terus meningkatnya manusia dalam penggunaan sumber daya alam.
Asap pabrik dapat mencemari lingkungan
Pada umumnya polusi yang disebabakan oleh pabrik adalah pada air, udara dan tanah. Limbah yang mengotori lingkungan secara langsung adalah sisa olahan pabrik yang di buang langsung melalui sungai atau langsung ke laut tanpa melalui proses penyaringan terlebih dahulu. Sebagai akibatnya ekosistem perairan pun rusak dan banyak yang merugikan masyarakat pada akhirnya.Oleh karena hal di atas maka dapat disimpulkan bahwa manusia memiliki peranan penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Masyarakat berhak untuk membantu kinerja pemerintah dalam mewujudkan lingkungan yang seimbang dan selaras. Masyarakat di harapkan mampu bekerja sama dengan lingkungan untuk membentuk alam yang stabil. Mampu mengolah sumber daya yang ada dengan sebaik mungkin dan tidak mencemari alam.
Wewenang sekolah dalam pengelolaan lingkungan hidup :Sekolah memiliki beberapa fungsi dalam membentuk generasi yang sadar akan pentingnya bersahabat dengan alam dan sekolah juga mempunyai wewenang dalam pengelolaan lingkungan hidup. Di daerah Tulungagung telah terdapat beberapa sekolah yang telah melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara optimal. Beberapa di antaranya SD kampungdalem 1, smkn 2 boyolangu dan smpn 1 boyolangu. Di sekolah ini telah melekat gelar adiwiyata.
Beberapa kewenangan pengelolaan lingkungan hidup di lingkungan sekolah diantaranya :
1. Menerapkan pendidikan lingkungan hidup
2. Mengajarkan pada siswa untuk lebih peduli pada lingkungan
3. Mengajari tentang cara pengelolaan lingkungan hidup secara teori dan praktiknya.









4. MEKANISMEPENGELOLAAN LINGKKUNGAN HIDUPBERDASARKAN KEWAJIBAN & HAK
Mekanisme pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan kewajiban & hak :
1. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup.2. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.3. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup.4. mengembangkan dan menerapkan kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang mkenjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.5. memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan hidup.6. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dalam bidang lingkungan hidup.7. menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskan kepada masyarakat.8. memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup.9. masyarakat berhak untuk mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.10. pengawasan akan peraturan-peraturan dan kinerja pemerintah dapat dilakukan oleh masyarakat.11. berhak mendapatkan pelayanan mengenai pengelolaan lingkungan dari pemerintah.
DAFTAR ISTILAH
1. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana,yang memadukan lingkungan hidup,termasuk sumber daya,ke dalam proses pembangunan untuk menjamin Kemampuan,kesejahteran,dan mutu hidup generasi masa kini dan genersasi masa depan.2. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan yang merupakan kesatuan utuh 3. menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbang, stabilitas, dan produtivitas, lingkungan hidup. 4. Pelestarian fugsi lingkungan hidup adalah ragkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
5. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
6. Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak negative yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
7. Daya tampung lingkungan hidup adalaah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerat zat,energi,dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukan ke dalamnya. PENUTUP

KESIMPULAN
Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.Dasar dan prinsip pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sehingga dapat membangun manusia seutuhnya dan mewujudkan manusia sebagai bagian lingkungan hidup dan tidak akan dapat dipisahkan.Untuk memberikan dasar hukum yang kuat tentang usaha pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam melaksanakan pelestarian alam maka di buat peraturan perundang-undangan tentang lingkunngan.
? UU RI No.5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.? UU RI No.51 tahun 1993 tentang analisis mengenai dampak lingkungan.
Untuk memperkecil pencemaran, pada saat ini pemerintah menyusun dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) bagi kegiatan yang diduga menimbulkan pencemaran.“Pemerintah menguasai sumber daya alam dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, beserta pengaturannya ada di tangan pemerintah” Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud maka pemerintah mengatur mengatur beberapa langkah diantaranya:1. mengatur dan mengembangkan kebijakan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.2. mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan kembali sumber daya alam termasuk sumber daya alam genetika
Wewenang pemerintah daerah sesuai dengan pasal 25 :
5. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat 1 berwenang melakukan paksaan pemerintah terhadap penanggungjawab dan atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran serta menanggulangi akibat yang di timbulkan dari suatu pelanggaran. Melakukan tindakan penanggulangan dan pemulihan.6. Wewenang sebagai mana dimaksud dapat diserahkan pada Bupati/Walikotamadya/Kepala Daerah Tingkat II dengan peraturan daerah tingkat I.Dalam proses pengelolaan lingkungan hidup tentu sangat perlu adanya keturut sertaan masyarakat dalam memanfaatkan lingkungan dengan sebaik mungkin. Masyarakat merupakan peranan terpenting dalam hal ini. Karena pengelolaan lingkungan hidup di peruntukkan bagi masyarakat agar tercapai kesejahteraan dan keseimbangan dalam berinteraksi dengan alam. Akan tetapi ada pula masyarakat yang belum mengetahui pentingan bersahabat dengan alam.Banyak kita temui berbagai permasalah alam yang di timbulkan oleh ulah manusia itu sendiri dan berakhir bencana yang mereka tuai sendiri. Misalnya saja akibat polusi yang berasal dari kendaraan-kendaraan bermotor ataupun asap pabrik yang pastinya dapat merusak lingkungan.Masyarakat juga memiliki kewenangan dalam mengelola lingkungan hidup. Beberapa kewenangan pengelolaan lingkungan hidup di lingkungan sekolah diantaranya :1. Menerapkan pendidikan lingkungan hidup 2. Mengajarkan pada siswa untuk lebih peduli pada lingkungan3. Mengajari tentang cara pengelolaan lingkungan hidup secara teori dan praktiknya.Beberapa kewenangan pengelolaan lingkungan hidup di lingkungan sekolah diantaranya :1. Menerapkan pendidikan lingkungan hidup 2. Mengajarkan pada siswa untuk lebih peduli pada lingkungan

00.03.00

Contoh Makalah Kera Abu-abu

KERA ABU-ABU




PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG
Latar belakang kami menyelesaikan tugas makalah ini adalah untuk melakukan observasi tentang populasi kera-kera di Ngujang. Tidak hanya itu saja, tapi untuk mengetahui tentang komuitas kera abu-abu di Ngujang sehingga kita sadar pentingnya akan melindungi fauna yang ada di lingkungan sekitar kita. Pelestarian kera abu-abu di Ngujang tidak akan lepas dari turut sertanya masyarakat sekitar.
2. TUJUAN
Tujuan karya ilmiah ini untuk mengajak para pembaca untuk mau menjaga dan melestarikan populasi fauna yang ada disekitar kita.? Mewujudkan manusia sebagai bagian lingkungan hidup yang memiliki peranan penting dalam mengurangi kepunahan fauna.? Mengetahui seluk beluk asal mula adanya fauna yang ada di lingkungan sekitar kita.

PEMBAHASAN

SEJARAH MONYET ABU-ABU DI NGUJANG.

Desa Ngujang di dirikan ketika agama islam memasuki pulau jawa tepatnya masa kerajaan Demak, bisa di katakan ada hubungannya dengan wali songo. Pada saat itu salah satu dari wali songo yaitu sunan kali jogo pernah singgah ke desa ini pada saat menyebarkan agama islam. Beliau berichtiar di tengah-tengah sungai Arti Ngujang juga bisa bermakna NGU’ yang berarti suara kera, maka dapat disimpulkan bahwa Ngujang merupakan tempat kera sedangkan JANG berarti wewejang atau tempat menimba ilmu . Akhirnya desa ini di beri nama Ngujang karena di masa itu Sunan Kalijogo wewejang muridnya ada yang manusia dan pada saat itu ada salah seorang muridnya yang merupakan seekor kera. Daerah ini dulunya merupakan hutan yang jarang dijamah orang. Hal ini membuktikan bahwa kera abu-abu sudah ada di daerah ini sejak dulu. Jika di telusuri lebih lanjut desa Ngujang berdiri lebih awal dari kota Tulungagung. Jadi populasi kera telah ada sebelum kabupaten Tulungagung lahir. Yang menjadi bukti sejarah ini adalah komunitas pohon beringin yang telah berusia sekian tahun lamanya. Bila diamati pohon-pohon beringin itu sangat besar dan kokoh. Akarnya mencengkram ke tanah dengan kuat. Oleh karena itu dapat di perkirakan pula bahwa kera abu-abu di Ngujang telah ada sejak pohon-pohon itu tumbuh.

UPAYA PELESTARIAN

Pelestarian kera abu-abu di Ngujang tergolong dalam pelestarian insitu karena upaya pelestarian secara langsung di alam dan berada di daerah asalnya.Upaya pelestarian kera abu-abu di Ngujang antara lain :
1.Secara tidak langsung masyarakat di desa ini melindungi dan di lindungi pemerintah.
2.Adanya kepedulian dari pemerintah dengan memberikan subsidi makanan.
3.Menjadikan tempat ini menjadi obyek wisata dan mengolahnya semaksimal mungkin.

Upaya ini memang sudah membuahkan hasil, tetapi tidak dapat mengatasi perubahan-perubahan di habitat kera abu-abu di desa Ngujang. Perubahan-perubahan itu misalnya adanya pembangunan warung-warung di sekitar habitat kera. Apalagi warung ini tidak berfungsi sebagai mana warung pada umumnya. Warung di sekitar habitat kera ini di pergunakan untuk hak-hal yang mengarah kea rah negative, sehingga dapat memungkinkan merusak citra nama baik desa Ngujang dan dapat mengurangi minat para wisatawan untuk berminat mengunjungi tempat ini. Selain itu juga dapat merusak komunitas kera di kawasan tersebut.Seharusnya pemerintah Tulungagung harus turun tangan dalam menangani masalah ini. Agar kehidupan kera abu-abu di Ngujang tidak terganggu dan citra desa Ngujang tidak tercemar.

Disamping itu tidak seorang pun yang menangkap kera abu-abu di ngujang di karenakan oleh beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut:
1.Adanya unsur mistik di kawasan tersebut? Adanya peraturan pemerintah yang menjamin dan melindungi kehidupan kera abu-abu di Ngujang.
2.Partisipasi dari masyarakat sekitar untuk ikut serta dalam melindungi populasi kera abu-abu di Ngujang.

ANGGAPAN MASYARAKAT
Di saat ini sering kali kita mendengar anggapan masyarakat tentang kera abu-abu di Ngujang. Misalnya saja, ada anggapan masyarakat bahwa kera di sana tidak akan berkurang dan tidak akan bertambah. Itu hanyalah mitos belaka,karena ciru-ciri makhluk hidup adalah berkembang sehingga tidak mungkin jumlah kera di Ngujang akan berjumlah tetap dari ahulu hingga sekarang. Pasti terdapat kematian ataupun adanya kelahiran pada kera abu-abu di Ngujang.

Ciri lain yang membedakan kera abu-abu di Ngujang dengan kera-kera lain misalnya saja :

1.Telur mentah merupakan salah satu makanan favoritnya.
2.Mudah membaur dengan masyarakat.
3.Pada saat musim kemarau kera senang berteduh di bawah jembatan dan mencari udara sejuk seperti layaknya manusia
4.Sifatnya berpindah-pindah.

5.Populasinya tidak menyebar ke daerah lain, hanya di tempat yang sama.
6.Senantiasa selalu berkelompok. Memiliki pimpinan kelompok,yang mereka rasa kera terbesar maka itu lah kepala kelompok mereka


Ciri khas kera abu-abu di desa Ngujang sangat berbeda jika di bandingkan dengan kera-kera pasa umumnya. Hal ini sangat menimbulkan berbagai pertanyaan di benak masyarakat. Meskipun jenis kera abu-abu di ngujang berbeda dengan jenis kera-kera yang lain justru masyarakat selalu berusaha untuk melestarikan jenis spesies kera abu-abu di Ngujang untuk menghindari kepunahan. Karena kera etnis tersebut merupakan sesuatu yang memberikan cirri tersendiri pada desa Ngujang di banding desa-desa lain. Tidak hanya itu saja tapi dengan adanya spesies kera abu-abu di Ngujang tersebut dapat membuat desa Ngujang termashur hingga luar Tulungagung.

PENUTUP

KESIMPULAN
Dari hasil observasi yang telah kami lakukan kami dapat menarik kesimpulan bahwasannya kera-kera di Ngujang telah ada sejak jaman dahulu.ketika sunan Kali Jaga datang ke sungai brantas dan menyebarkan agama islam di sekitar sungai brantas. Dalam pelestarian kera2 Ngujang masyarakat sekitar dan Pemerintah turut berperan penting di dalamnya. Berbagai daya dan upaya pemerintah untuk menjaga kelestarian kera Ngujang untuk menghindari kepunahan dan ancaman dari tangan2 manusia yang tidak bertanggungjawab.